Pada akhir Januari 2020, diperkirakan virus Covid 19 telah masuk ke Indonesia. Informasi ini didasari atas kajian Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia (FKM UI). Virus Covid 19 yang berasal dari kota Wuhan, Republik Rakyat Cina itu telah membuat perekonomian masyarakat menjadi lumpuh pada pertengahan tahun 2020 sehingga pendapatan masyarakat menurun. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat masyarakat enggan untuk bertransaksi ke kedai atau swalayan. Alternatifnya masyarakat lebih memilih berbelanja kebutuhan pokok secara online.
Di Kota Padang, warga dapat melakukan belanja online melalui toko online seperti elapau.com, tokopadang.com, padangstore.com dan lain sebagainya. Bagi masyarakat nagari, mereka hanya perlu menghubungi ojek langganannya melalui handphone dan memberikan catatan kepada pengendara ojek agar dapat membelikan makanan atau kebutuhan hariannya. Masyarakat berbelanja ke pasar hanya seperlunya saja. Mereka tidak bisa berlama-lama karena khawatir terinfeksi virus Covid 19. Disamping itu masyarakat juga dibatasi keluar kota ataupun mengunjungi tempat wisata. Harapan pemerintah agar masyarakat sebaiknya di rumah saja dan memakai masker terkadang enggan untuk ditanggapi. Masih ada saja warga yang berwisata tanpa mematuhi protokol Covid 19 yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak menghindari kerumunan.
Virus Covid 19 juga menulari warga yang berada di nagari. Penularan virus kemungkinan terjadi karena interaksi warga nagari dengan pemudik. Terkadang pemudik tidak mematuhi himbauan pemerintah nagari untuk tidak mengunjungi sanak kerabatnya sebelum melakukan karantina mandiri di rumah yang telah ditentukan pemerintah nagari sebagai tempat karantina. Saat ini pemerintah nagari sedang menggalakkan vaksinasi massal untuk mencegah penularan Virus Covid 19 kepada masyarakat nagari secara gratis.
Pandemi Covid 19 yang masih mewabah saat ini membuat perpustakaan nagari sulit untuk melakukan pelayanan pemustaka. Jumlah pengunjung perpustakaan nagari dibatasi dan protokol kesehatan diterapkan didasarkan atas Peraturan Nagari (Pernag). Untuk mengunjungi Perpustakaan Nagari, pengunjung wajib mencuci tangan dengan hand sanitizer dan memakai masker.
Perpustakaan sejatinya memiliki peran yang sangat vital dalam proses penyebarluasan informasi. Informasi yang dimiliki perpustakaan berasal dari buku dan non buku yang beraneka ragam subyek ilmu pengetahuan. Koleksi buku adalah koleksi tercetak yang memiliki halaman lebih dari empat puluh lima lembar sedangkan koleksi non buku dapat berupa jurnal atau majalah yang biasanya terbit secara berkala.
Perpustakaan nagari juga berfungsi sebagai sumber belajar bagi masyarakat nagari. Adanya perpustakaan nagari memungkinkan masyarakat nagari mengenal local wisdom (kearifan lokal) masyarakat adatnya dan juga masyarakat adat lain di Indonesia. Bagi nagari yang berada didataran tinggi, masyarakat umumnya berprofesi sebagai petani dan peladang serta peternak. Petani dan peladang yang mengunjungi perpustakaan nagari biasanya membutuhkan informasi tentang komoditas hasil pertanian yang nilai jualnya tinggi, harga pasaran komoditas hasil pertanian dan budi daya tanaman serta pengolahan hasil tani agar memiliki nilai tambah dipasaran. Warga nagari yang berprofesi peternak juga membutuhkan informasi penting seputar harga ternak, cara mengolah hasil ternak seperti susu dan telur agar bernilai tambah serta pakan ternak yang bermutu untuk meningkatkan produksi ternak. Perpustakaan nagari sebaiknya dilengkapi dengan koleksi tentang pengelolaan desa wisata. Dengan adanya koleksi itu diharapkan warga nagari yang memiliki ulayat yang memiliki panorama sawah, sungai dan air terjun dapat mengelola obyek wisata nagari secara mandiri atau bersama pemuda nagari sehingga pendapatan nagari dapat meningkat pesat.
Senada dengan hal tersebut, Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa desa wisata merupakan masa depan pariwisata Indonesia dan simbol kebangkitan ekonomi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif all out mendorong perluasan desa wisata. Berdasarkan pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa perpustakaan nagari diharapkan mampu mendukung kebangkitan ekonomi yang dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan cara menyediakan koleksi yang berkaitan dengan pariwisata dan informasi obyek wisata yang berada disekitar pelosok nagari dengan memanfaatkan media sosial seperti instagram.
Agar potensi pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut dikenal oleh netizen di dunia maya maka sebaiknya Pemerintahan Nagari memiliki website tersendiri yang informasinya berisi informasi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Nagari, Peraturan Nagari, Badan Usaha Milik Nagari, harga komoditas pertanian dan peternakan serta obyek wisata nagari. Perpustakaan nagari pun perlu memiliki website yang berisi informasi dan berita tentang aktivitas sosial ekonomi yang terjadi di nagari. Oleh karena itu diperlukan admistrator sebagai pengelola website nagari. Anak nagari yang memiliki latar belakang Diploma Tiga dapat dipekerjakan sebagai pengelola website nagari sekaligus Perpustakaan Nagari. Bila perlu pemerintahan nagari juga dapat membangun hotspot berbasis jaringan internet yang dapat diakses dengan menggunakan wifi sehingga pelajar dapat terbantu dalam pembelajaran daring (dalam jaringan). Oleh karena itu diharapkan agar Telkomsel sebagai pemimpin pasar dalam bidang telekomunikasi di Indonesia dapat memperluas jaringannya ke seluruh pelosok nagari yang terdapat di Sumatera Barat.
Tidak ada salahnya pula para guru yang mengajar di nagari membawa siswa mengunjungi perpustakaan nagari dengan memanfaatkan momentum hari kunjung perpustakaan yang jatuh pada tanggal 14 September setiap tahunnya. Diperlukan adanya sinergi antara pemerintah nagari dengan para guru untuk menstimulus minat baca pada anak didik. Tingginya minat baca masyarakat nagari secara langsung mendukung program pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang bercita-cita membangun masyarakat informasi Indonesia.
Pemerintahan Desa atau Nagari dapat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanjanya untuk mengembangkan dan membangun perpustakaan. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid bahwa jumlah desa yang menggunakan Dana Desa untuk keperluan perpustakaan desa meningkat sejak 2015. Meski, pada masa pandemi, jumlah tersebut mengalami penurunan karena terdampak penanganan Covid-19. Untuk data tahun ini, pihaknya mencatat, hingga Agustus 2021 ada 2.234 desa yang secara total memanfaatkan Dana Desa sebesar Rp 87 miliar untuk perpustakaan desa. Taufik mengatakan, meski Dana Desa terdampak oleh upaya penanganan pandemi Covid-19, ternyata masih ada desa yang memanfaatkannya untuk pengembangan atau pembangunan perpustakaan desa. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa penggunaan Dana Desa atau nagari untuk keperluan perpustakaan desa atau nagari menurun sejak adanya Covid 19 dan ada desa atau nagari yang memanfaatkan Dana Desa atau Nagari untuk mengembangkan perpustakaan.
Aktivitas perpustakaan nagari sebagai agen perubahan tentu sangat membutuhkan dana yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan nagari. Berdasarkan Peraturan kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dinyatakan bahwa Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat. Tidak disebutkan pula dalam peraturan ini tentang berapa persen besaran alokasi anggaran Perpustakaan Desa/Kelurahan/Nagari dari Anggaran pendapatan Belanja Desa / Kelurahan / Nagari. Kemungkinan penetapan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Nagari yang untuk perpustakaan nagari berdasarkan musyawarah antara Badan Musyawarah Nagari dengan Wali Nagari. Penetapan alokasi anggaran perpustakaan nagari selanjutnya ditetapkan melalui peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.110 Tahun 2016 BAB V tentang Fungsi dan Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Pasal 32 poin i yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menurut penulis idealnya anggaran perpustakaan nagari itu sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari diluar belanja aparatur nagari. Besaran 5 persen tersebut telah mencukupi untuk membeli koleksi buku perpustakaan dan perangkatnya.
Pemerintah nagari sebaiknya fokus dalam pengembangan perpustakaan nagari. Tidak hanya pengembangan koleksi, sarana dan prasarana tetapi juga kualitas staf perpustakaan nagari. Kualitas staf perpustakaan nagari dapat ditingkatkan melalui pelatihan khususnya pelatihan tentang katalog online. Adanya katalog online memungkinkan semua koleksi perpustakaan nagari terdata pada database. Pemerintah nagari dapat bekerjasama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) Sumatera Barat untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Semoga masyarakat literasi terwujud di nagari seluruh Sumatera Barat.
Iswadi Syahrial Nupin, S.Sos, MM
(Pustakawan Muda Universitas Andalas)
